TheJabodetabek.com – Aliansi Literasi dan Transformasi Rakyat Semesta (ALTRAS) mendesak Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk segera melakukan aksi nyata dalam mengatasi kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).
Desakan ALTRAS bukan tanpa sebab. Kasus HIV/AIDS di Jabar sangat miris. Berdasarkan data kumulatif Dinas Kesehatan Provinsi Jabar periode 2010-2024, tercatat 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS. Peningkatan signifikan terlihat pada kasus HIV, yang melonjak 100% dari 5.666 kasus pada tahun 2020 menjadi 10.405 kasus pada tahun 2024.
Situasi ini semakin menguatirkan dengan ditemukannya 379 kasus HIV pada ibu hamil pada tahun 2024. Hal ini berakibat terdapat 855 kasus HIV pada anak usia 0-19 tahun pada tahun 2024.
“ALTRAS menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus HIV/AIDS di Jawa Barat,” ucap Koordinator ALTRAS Jabar, Iwan S Amintrapadja, dalam keterangan persnya, Sabtu, 10 Mei 2025.
Menurut Iwan, data tingginya kasus HIV/AIDS ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah penularan dari ibu ke anak.
Intervensi juga diperlukan untuk mencegah penularan dari kelompok laki-laki berisiko tinggi. Hal ini karena kelompok laki-laki ini mencapai 3 juta orang pada tahun 2021 (estimasi Populasi Kunci Lelaki Berisiko Tinggi, Kemenkes, 2021). Ini akan mengakibatkan penularan kepada pasangan (Ibu Rumah Tangga) dan anak dari ibu yang terinfeksi HIV.
Alih-alih tingginya kasus HIV/AIDS di Jabar, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diketuai Gubernur Jabar justru malah dibekukan. “KPA Jabar dibekukan sejak tahun 2022. Anggaran dari APBD untuk KPA dicoret. Dampaknya tidak ada kegiatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS seperti sosialisasi, edukasi, survei, atau pendampingan ODHA. Kalau pun ada hanya sebatas seremoni peringatan Hari AIDS sedunia,” sebut Iwan.
Bagaimana dengan peran dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS? “Dinas Kesehatan terlalu banyak program dan kegiatan sektor kesehatan yang harus diurusi. Tidak akan bisa fokus pada penanggulangan HIV/AIDS. Makanya penanganan HIV/AIDS oleh pemerintah saat ini hanya sebatas ‘cari, temukan, obati’. Padahal upaya pencegahan di hulu jauh lebih utama,” tegasnya.
Ditambahkannya, saat ini memang telah ditemukan antiretroviral (ARV) dan beberapa jenis obat lainnya untuk mengobati HIV/AIDS. Malah, jika sebelumnya ARV harus impor kini telah diproduksi di Semarang, Jawa Tengah. “Tapi ARV hanya sebatas menekan atau menginkubasi virus agar tidak menjalar menggerogoti organ tubuh lainnya,” ungkapnya.
Iwan menandaskan penanggulangan HIV/AIDS tanggung jawab multipihak, bukan hanya oleh KPA, Dinkes, atau Dinsos. Tapi diharapkan melibatkan peran lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan, akademisi, alim ulama, aktivis, bahkan perusahaan swasta.
ALTRAS menyadari dan mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabat, termasuk program ‘#Nyaah Ka Indung’ yang digagas oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak ini memiliki potensi besar dalam menjangkau populasi rentan.
Namun, data kasus HIV AIDS yang
terus meningkat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan dan perluasan program yang secara spesifik menyasar pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.
Peningkatan kasus HIV AIDS di Jabar adalah alarm bagi kita semua. Dampaknya tidak hanya pada individu yang terinfeksi, tetapi juga pada keluarga dan masa depan generasi penerus.
“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur dalam menanggulangi epidemi ini,” tegasnya.
Rekomendasi ALTRAS:
Beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan:
• Penguatan Program Pencegahan Penularan HIV Ibu ke Anak: Mengintensifkan skrining HIV pada ibu hamil dan memberikan intervensi yang efektif untuk mencegah penularan virus kepada bayi.
• Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan HIV AIDS yang Komprehensif dan masif pada anak dan remaja: Meningkatkan kesadaran kepada orangtua untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan HIV AIDS pada anaknya secara lengkap dan berkelanjutan.
• Keterlibatan Aktif Perusahaan dalam Program HIV AIDS di tempat kerja: dengan program ini maka, laki-laki berisiko dapat diberikan informasi tentang HIV AIDS, dilakukan tes HIV secara berkala sehingga dapat menurunkan risiko penularan ke pasangan secara lebih terpadu.
• Integrasi Program Kesehatan: Memastikan program penanggulangan HIV AIDS terintegrasi dengan program kesehatan lainnya, termasuk program kesehatan ibu dan anak seperti “Nyaah Ka Indung,” untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
“ALTRAS siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, organisasi masyarakat sipil,
dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan Jawa Barat untuk menurunkan penularan HIV AIDS.
ALTRAS mendesak Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat melakukan tindakan nyata untuk melakukan langkah-langkah nyata penanggulangan HIV
AIDS,” imbuh Iwan.
(Acep Mulyana)
