Ternyata Ini Alasan ASN di Jakarta Menerapkan WFH

Thejabodetabek – Sejak 21 Agustus 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Menpan RB mengeluarkan kebijakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta, dengan menentukan 50 persen ASN kerja dari rumah. Ini adalah kelanjutan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba WFH.

Menurut Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, dirinya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila uji coba WFH ini dinilai efektif. Jika tidak, maka Heru Budi, bakal kembali menerapkan bekerja di kantor (work from office/WFO). Untuk mengawasi kinerja para ASN DKI yang WFH, dia meminta setiap pimpinan memantau aktivitas timnya melalui panggilan video (video call).

Konsepnya adalah WFH 50 persen dan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) 50 persen. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang pekerjaannya bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.

Uji coba WFH aparatur sipil negara (ASN) DKI berlangsung selama tiga bulan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 demi mengurangi polusi udara Jakarta. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang tugasnya bersinggungan dengan pelayanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.

Nantinya, persentase WFH ditambah menjadi 75 persen ketika perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN 2023 di Ibu Kota pada 4-7 September agar menekan kemacetan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pun berlaku pada periode ini, tapi guru dan tenaga pendidik tetap hadir di sekolah.

Seluruh] ASN di Jakarta nantinya akan menyusul ASN Pemprov DKI akan bergiliran bekerja dari rumah atau WFH. Arahan itu diungkapkan Heru Budi Hartono usai rapat yang membahas polusi udara di Jakarta dan Bodebek di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat 18 Agustus 2023.

Menurut keterangan Heru, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin rapat mengarahkan untuk WFH di semua kementerian tersebut.

Kebijakan ini tak urung mengundang kritikan, salah satunya dari pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah tidak banyak pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta.

“Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh,” kata Trubus. (*)