Pemkot Depok Jadwalkan WFH 70% Pada September

Thejabodetabek.com – Dalam survei terbaru yang dilakukan oleh IQAir mengenai kualitas udara di berbagai kota, Kota Depok menduduki peringkat pertama dalam kategori yang dianggap tidak sehat untuk pernapasan. Survei ini mencerminkan betapa kritisnya situasi kualitas udara di kota tersebut. Sebagai respons terhadap situasi yang memprihatinkan ini, Wali Kota Depok, M Idris, telah mengumumkan rencana yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan pencemaran udara di kota ini.

Dalam sebuah pernyataan kepada media, Idris menyatakan bahwa awalnya kualitas udara di Kota Depok hanya berada dalam kondisi yang sedang. Namun, kondisi sedang ini bukan berarti tanpa risiko. Sebagai pemimpin kota, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya.

“Ketika kualitas udara berada pada status ‘sedang’, ini menandakan bahwa tingkat polusi udara telah meningkat dan memerlukan kewaspadaan ekstra dari semua pihak,” ujar Idris.

“Kami tidak dapat membiarkan warga kami terpapar polusi udara yang bisa berdampak pada kesehatan, baik itu polusi yang ringan maupun yang ekstrem. Oleh karena itu, kita perlu lebih waspada,” tambahnya.

Menyikapi hal ini, Wali Kota Idris memutuskan untuk segera mengimplementasikan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia merinci bahwa nantinya ASN akan diwajibkan untuk bekerja dari kantor (work from office/WFO) hanya sebesar 30% dari waktunya, sementara sisanya, yaitu 70%, mereka akan bekerja dari rumah.

“Dengan menerapkan kebijakan WFH ini, kami berharap akan ada pengurangan signifikan dalam jumlah kendaraan di jalan, yang tentunya dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas udara. Namun, ada beberapa dinas tertentu yang memerlukan SDM untuk hadir secara fisik, dan untuk mereka, kebijakan ini mungkin sedikit berbeda,” tuturnya.

Mengenai waktu penerapan kebijakan ini, Idris menginformasikan bahwa WFH akan mulai diterapkan pada bulan September. Keputusan ini diambil setelah menerima Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya itu, Wali Kota Idris juga menyampaikan kemungkinan diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi para siswa di Kota Depok. Namun, keputusan ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).

“Jika guru-guru bekerja dari rumah, tentu metode pengajaran juga harus disesuaikan. Kami tengah menunggu keputusan bersama dari beberapa kementerian agar seluruh aspek terkait dapat berjalan seirama,” katanya. (*)